Kirimkan Berita
Asian Games
Dirgahayu

Dana Tebusan Amnesti Pajak Sudah Capai Rp113 Triliun

Dana Tebusan Amnesti Pajak Sudah Capai Rp113 Triliun

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi uang tebusan amnesti pajak berdasarkan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) hingga 9 Maret 2017 mencapai 113 triliun rupiah.

Laman amnesti pajak DJP yang diakses di Jakarta, Kamis (9/3), mencatat dana tersebut berasal dari pembayaran uang tebusan 105 triliun rupiah, pembayaran tunggakan 6,97 triliun rupiah dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan 813 miliar rupiah.

Keseluruhan harta dari tebusan tersebut berdasarkan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai 4.463 triliun rupiah dengan komposisi sebanyak 3.300 triliun rupiah merupakan deklarasi dalam negeri, 1.018 triliun rupiah dari deklarasi luar negeri dan 145 triliun rupiah adalah dana repatriasi.

“Secara keseluruhan jumlah SPH yang telah disampaikan oleh wajib pajak (WP) mencapai 737.957 dengan jumlah SSP yang diterima sebanyak 788.602. Sedangkan jumlah WP yang mengikuti amnesti pajak mencapai 711.026,” menurut laporan DJP.

Dari komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan, kontribusi terbesar berasal dari WP Orang Pribadi nonusaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) sebesar 86,2 triliun rupiah, WP Badan non-UMKM 12,8 triliun rupiah, WP Orang Pribadi UMKM 5,84 triliun rupiah dan WP Badan UMKM 397 miliar rupiah.

Penegakan Hukum

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama meminta para wajib pajak yang belum mengikuti amnesti pajak segera mengikuti program ini agar tidak terkena sanksi yang telah tercantum dalam Undang- Undang Pengampunan Pajak.

Hestu memastikan DJP siap melakukan penegakan hukum sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Pengampuna n Pajak, seusai berakhirnya program ini pada 31 Maret 2017 , terutama bagi wajib pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak dan wajib pajak yang sudah ikut namun belum mengungkap seluruh harta.

“DJP akan melanjutkan pengumpulan dan analisis data pihak ketiga serta menambah jumlah pegawai untuk melakukan pemeriksaan,” kata Hestu.

Hestu menegaskan wajib pajak yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dengan mengikuti program amnesti pajak akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif hingga 30 persen serta sanksi atas harta yang tidak diungkapkan dan kemudian ditemukan.

“Sedangkan, bagi wajib pajak yang telah ikut, namun masih menyembunyikan harta lainnya, maka apabila harta tersebut ditemukan maka akan dikenakan pajak dengan tarif hingga 30 persen serta denda 200 persen,” tambahnya. (sat)