Kirimkan Berita
Asian Games
Dirgahayu

Kerahasiaan Data Nasabah Akan Segera Di Atur Dalam Perppu

Kerahasiaan Data Nasabah Akan Segera Di Atur Dalam Perppu

JAKARTA – Kerahasiaan data nasabah perbankan yang selama ini menjadikan bank sebagai lembaga kepercayaan segera berakhir dalam dua bulan ke depan, tepatnya pada Mei 2017. Berakhirnya kerahasiaan nasabah bank itu karena pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur pertukaran informasi secara otomatis di sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (7/3), mengatakan pertukaran informasi secara otomatis atau yang dikenal dengan (Automatic Exchange of Tax Information/ AEoI) merupakan kesepakatan bersama dengan 101 negara sehingga negara penandatangan termasuk Indonesia harus mengimplementasikan keterbukaan data nasabah untuk perpajakan.

“Dalam rangka AEoI, kita meminta setiap nasabah asing yang buka rekening bank di Indonesia harus bersedia datanya dibuka untuk kepentingan pajak,” kata Muliaman.

OJK sendiri, kata Muliaman, telah menerbitkan peraturan OJK (POJK) Nomor 25/ POJK.03/2015 yang intinya meminta kesediaan nasabah terbuka untuk keperluan pajak. Selain itu, pihaknya tahun ini akan mengeluarkan lagi surat edaran OJK terutama untuk mengantisipasi implementasi AeoI. Regulasi itu, jelasnya, bersifat sementara sebelum lahirnya Undang-Undang yang akan mengatur secara detil.

“Pemerintah banyak melakukan kajian apa yang baik dilakukan terutama untuk meyakini bahwa kita tetap komitmen dengan AEOI yang akan berlaku tahun 2018 tetapi kemudian kita juga punya landasan hukum lebih kuat yaitu dalam bentuk UU, terutama membuka data sepanjang untuk keperluan pajak, itu bisa dilakukan baik untuk nasabah asing atau domestik,” jelasnya.

Dia berharap penerbitan regulasi tersebut akan membantu membuka data para nasabah sehingga mereka bersedia membuka data untuk kebutuhan pajak.

Lebih Bersaing

Muliaman dalam kesempatan sebelumnya mengatakan salah satu wujud dari dukungan OJK dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

“Penerapan AEOI, diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain Pemerintah dapat memperoleh informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara atau yurisdiksi mitra secara resiprokal,” kata Muliaman. (sat)

Baca Juga